usaha-usaha PBB dalam meredam perang dingin

PBB membedakan beberapa cara intervensi untuk mencapai perdamaian. Selain bantuan kemanusiaan atau bantuan darurat yang dirancang untuk kebutuhan hidup bagi bangsa yang menderita supaya mereka tetap bisa bertahan hidup. Kategori-kategori utama intervensi perdamaian PBB ada tiga; Pertama, menciptakan perdamaian (peace making) yaitu bentuk-bentuk intervensi untuk mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi, politik dan bila diperlukan bisa menggunakan cara militer. Cara diplomatik disini bisa berupa negosiasi kesepakatan, konferensi perdamaian untuk mengakhiri pertentangan.

Kedua, menjaga perdamaian (peace keeping), yaitu intervensi pihak ketiga (PBB) untuk memisahkan pihak yang berperang dan menjaga situasi supaya terhindar dari segala bentuk kekerasan, kemudian memantau dan menegakkan kesepakatan, bila perlu dengan menggunakan kekerasan. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinya kesepakatan dan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang disepakati.

Ketiga, menggalang perdamaian (peace building), yaitu usaha untuk menciptakan struktur perdamaian dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperang yang nantinya akan mengentaskan penyebab dari peperangan dan menyediakan beberapa alternatif penyelesaian. Disini PBB melaksanakan program-program yang dirancang untuk mengatasi penyebab konflik dan penderitaan dari masa lalu dan meningkatkan kestabilan dan keadilan jangka panjang. Kalau mengacu pada pandangan Johan Galtung, peace building bisa dipahami dalam dua pandangan. Pertama mengacu pada perubahan sosial dan pembangunan ekonomi yang nantinya akan mengurangi kesenjangan dan ketidak-adilan dalam masyarakat. Kedua, merupakan segala usaha untuk meningkatkan hubungan antar pihak yang bersengketa menuju pada peningkatan kepercayaan dan kerjasama, persepsi yang benar dan menciptakan sikap yang positif, dan keinginan politik yang kuat untuk secara konstruktif menghilangkan perbedaan diantara mereka.

PBB dalam menjalankan peranannya sebagai penjaga perdamaian tidaklah semuanya berjalan mulus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih banyaknya korban sipil di wilayah konflik pada saat operasi perdamaian yang dilakukan PBB seperti di Bosnia Herzegovina telah mengundang banyak kritik tentang kapabilitas perlindungan kemanusiaan. Akan tetapi dibalik kerasnya kritik tersebut, pandangan yang meyakini bahwa hanya PBB-lah badan yang mampu mengkombinasikan politik, militer dan humanitarian intervention dalam rangka mengurangi dan mengurai misteri konflik harus diakui.

Operasi perdamaian yang diemban oleh PBB adalah bagian penting dari sebuah tugas besar yang dinamakan Resolusi Konflik. Ini mengindikasikan bahwa ada kesamaan suara antara misi perdamaian di satu pihak dengan proses akhir menuju perdamaian yang sebenarnya (durable peace) yaitu pengaplikasian resolusi konflik. Dalam kaitan antara misi perdamaian dengan resolusi konflik, PBB memang tidak banyak terlibat selama perang dingin. Banyak konflik-konflik yang penting tidak dibawa ke PBB, seperti misalnya persoalan yang dialami oleh negara atau wilayah yang menjadi terbelah karena perang dingin (Jerman, Austria, Berlin, China, Vietnam dan Korea). Begitu juga konflik internal dari masing-masing blok, seperti misalnya invasi Uni Soviet ke Hongaria dan Cekoslowakia.

Dengan demikian, kedua major power ini menempatkan bahwa manajemen konflik pada waktu itu berada dibawah kendali hubungan antar mereka. Kalaupun mereka bisa terlibat dalam wilayah konflik, pasti sebelumnya sudah melalui persetujuan terselubung antar mereka. Lebih parah lagi karena pada waktu Perang Dingin, hubungan antar dua blok diwarnai dengan persaingan persenjataan, isu nuklir, dan ideologi antar mereka, maka konflik-konflik yang terjadi selama Perang Dingin tidak tertangani dengan baik.

Perkembangan terakhir, terutama selepas Perang Dingin, juga menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan berkenaan dengan besaran, fungsi-fungsi dan strategi dari misi perdamaian yang dijalankan PBB. Mekanisme kerja DK pada era Perang Dingin selalu menekankan pada sikap dan prinsip-prinsip imparsial, tidak menggunakan kekerasan (kekuatan militer), hanya memberikan perhatian pada pihak yang bersengketa agar mulai menuju dan mematuhi perjanjian perdamaian yang pernah disepakati. Akan tetapi sekarang DK tidak bisa lagi bertahan dengan mempertahankan mekanisme yang lama dalam keterlibatannya di daerah konflik.

Apa yang dulu dilakukan DK dalam mengelola konflik memang memiliki kelemahan dan menjadi sasaran kritik. DK banyak dituduh hampir tidak melakukan apa-apa di Bosnia, akan tetapi melakukan banyak hal di Somalia, dan bahkan dianggap terlalu over acting dalam menangani perang Irak-Kuwait yang menjelma menjadi perang Irak-AS.

Saat ini, semua kesalahan dan kritik yang konstruktif tersebut sudah dijadikan bahan evaluasi untuk langkah ke depan. Singkatnya, selepas Perang Dingin, PBB sudah tidak lagi mengenal model yang mengarahkan kebijakan dan aksi yang akan dilakukan.

Sebagai respon terhadap kritik tersebut, ada beberapa pemikiran baru yang nantinya membawa penyempurnaan bagi eksistensi peran DK dalam misinya menciptakan perdamaian baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Beberapa kelemahan terdahulu sudah di evaluasi dan kini DK menuju pada doktrin baru yang akan mengkombinasikan pendekatan yang lebih sehat dan kuat dengan peningkatan misi perdamaian itu sendiri.

Biasanya sebuah misi perdamaian mengerahkan pasukan bersenjata kurang dari 10.000 personel, akan tetapi untuk kasus Kamboja dan juga misi ke Bosnia, pasukan yang terlibat jumlahnya mencapai 30.000 dan 60.000 personil. Lebih penting lagi, misi dari penjaga perdamaian sudah bergeser dari yang dulu hanya memonitor penempatan pasukan dan gencatan senjata, kini sudah sampai pada pengawasan Pemilu, nation building, serta fungsi-fungsi lainnya, termasuk taktik dan strategi menekan yang tidak lagi hanya mengandalkan collective enforcement actions.